Community Participation Arrangements to Prevent Illegal Drilling
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Akhmaddhian, S. (2013). “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi di Kabupaten Kuningan)â€. Jurnal Dinamika Hukum, 13 (3): 43-53.
Akhmaddhian, S. (2016). “Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (studi Kebakaran hutan Tahun 2015)â€. Jurnal Unifikasi, 3 (1): 1-35.
Conyers, D. (1992). Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, SuatuPengantar, Translated: Susetiawan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Erwin, M. (2011). Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Bandung: Refika Aditama.
Franky Butar-Butar. (2010). “Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambanganâ€, Jurnal Yuridika, Vol 25 No. 2, 189.
Husin, S. (2014). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Kartono. (2009). “Penegakan hukum Lingkungan Administratif dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupâ€. Jurnal Dinamika Hukum, 9(3): 247-257.
Lioty, R.R. (2017). “Penanganan Illegal Tapping, Illegal Drilling dan Penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Indonesia Tahun 2011-2015â€. Jurnal of International Relations, 3 (4): 96-105.
Mina, R. (2016). “Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaiakan Permasalahan Lingkungan Hidupâ€. Jurnal Arena Hukum, 9 (2): 154.
Priyanta, M. (2015). “Pembaharuan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutanâ€. Hasanuddin Law Review, 1(3): 337-349.
Puluhulawa, F.U. (2011). “Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum pada Penglolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Baraâ€. Jurnal Dinamika Hukum, 11(2): 306-315.
So Woong Kim. (2013). “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidupâ€. Jurnal Dinamika Hukum. 13 (3): 415-427.
Subyakto, K. (2015). â€Azas Ultimum Remidium Ataukah Azas Primum Remidium yang Dianut dalam Penegakan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupâ€. Jurnal Pembaharuan Hukum, 2(2): 2019-213.
Sununianti, V.V. (2018). “Labor and Sustainable Development in Traditional Oil Miningâ€, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 145, conference 1: doi:10.1088/1755-1315/145/1/012105
Widowaty, Y. (2012). “Konsep Sustainable Develompment sebagai Bentuk Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidupâ€. Jurnal Media Hukum, 19 (2): 260-275.
DOI: http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v4i3.1291
Refbacks
- There are currently no refbacks.