[ Abstract ]

The use of foreign labor, which grew rapidly erode the use of Indonesian language as a sovereign state. This study aims to find out: (1) the legal reason of cancellation of the obligation for foreign workers to use Bahasa Indonesia through the Minister of Labour’s Decree Number 16 of 2015; and (2) the implication of the policy. The research was a normative study. It analyzed values in a legal regulation and determine the implication of the regulation. The result reveal that, firstly, the reason of the cancellation of the obligation for foreign workers to use Bahasa Indonesia through the Minister of Labour’s Decree Number 16 of 2015 is seen from sociologic dimension, i.e. the need of foreign workers among Indonesian companies in the process of technology transfer to support national development. It is considered that with the Minister of Labour’s Decree Number 16 of 2015, it will be easy for foreign workers to work in Indonesia and do the transfer of technology and knowledge to local workers. From legal dimension, the Minister of Labour’s Decree Number 16 of 2015 is an operational regulation based on the Labour Act which becomes the reference in the implementation of the employment of foreign workers. Secondly, the implication of such policy is that foreign workers who come to Indonesia after the issue of the Minister of Labour’s Decree Number 16 of 2015 tend not to have skill in using Bahasa Indonesia. This can result in disharmony in work environment between foreign and local workers, more difficulties for local workers in the competition to get job, and decrease of opportunity to get job resulting further in the increase of unemployment level. There is a dilemma in the implementation as the Act Number 24 of 2009 requires the use of Bahasa Indonesia in work environment

 

Keywords: Foreign workers, Indonesian Language


[ Abstrak ]

Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang semakin pesat dapat mengikis penggunaan bahasa Indonesia sebagai kedaulatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (i) alasan hukum penghapusan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia terhadap TKA melalui Permenaker No. 16 tahun 2015 dan  (ii) mengetahui implikasi tidak dicantumkannya syarat kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia terhadap TKA dalam Permenaker No. 16 tahun 2015. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, mengkaji suatu nilai yang terkandung dalam suatu aturan hukum dan melihat implikasi dari aturan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) Alasan penghapusan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia terhadap TKA dihapuskan melalui Permenaker No. 16 Tahun 2015 dilihat dari dimensi sosiologis yakni kebutuhan akan Tenaga Kerja Asing oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam proses alih teknologi demi menunjang pembangunan nasional, sehingga dengan adanya Permenaker 16 tahun 2015 dianggap dapat memudahkan bagi TKA untuk bekerja di Indonesia dan melakukan transfer teknologi atau alih pengetahuan kepada tenaga kerja lokal. Dari dimensi yuridis, Permenaker 16 Tahun 2015 merupakan aturan pelaksanaan yang diturunkan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang kemudian menjadi dasar penyelenggaraan/penggunaan TKA di Indonesia. (ii) Implikasi dihapuskannya kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia bagi TKA yakni, TKA yang kemudian akan masuk di Indonesia pasca terbitnya Permenaker kecenderungan tidak memiliki keterampilan berbahasa Indonesia, hal ini dapat menyebabkan ketidakharmonisan lingkungan kerja antara TKA dan tenaga kerja lokal, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan bagi para tenaga kerja lokal akan semakin tinggi, dan kesempatan kerja akan semakin berkurang, yang berujung pada meningkatnya pengangguran. Menimbulkan problematika dalam implementasi amanat UU 24 tahun 2009 yang mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia di lingkungan kerja.

 

Kata kunci: Tenaga Kerja Asing, Bahasa Indonesia